Dpr Minta Pemerintah Tak Sembarang Endorse Obat Terapi Covid

Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan penghasil barang kebutuhan pokok. Subsidi juga diberikan kepada perusahaan yang baru berkembang untuk menekan biaya produksi supaya mampu bersaing terhadap produk-produk impor. Kebijakan ini ditempuh pemerintah dalam upaya pengendalian harga untuk melindungi produsen maupun konsumen sekaligus untuk menekan laju inflasi.

Setelah kabar pelonggaran lockdown, sentimen pelaku pasar semakin membuncah setelah adanya perkembangan positif dari obat penyakit virus corona (Covid-19) buatan Gilead Science Inc. Hal lain yang ditekankan oleh Netty terkait dengan pengadaan vaksin, ia menekankan pentingnya pemerintah melakukan komunikasi publik yang baik. Hal ini karena, banyak masyarakat yang terdistorsi dari informasi yang berdampak terhadap respon skeptic dari upaya yang sedang dilakukan oleh Pemerintah hari ini. Menanggapi hal ini Akademisi Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya, Ferdiansyah, menyampaikan bahwa seharusnya diplomasi yang dilakukan pemerintah terhadap vaksin menekankan pada diplomasi kemanusiaan. Model kerja sama South-south cooperation juga dapat didorong karena pada umumnya model kerja sama ini membangun solidaritas, ketimbang kompetisi yang dibawa oleh negara utara.

Politik Obat Covid

Dirinya tak heran jika Mahfud hanya sibuk menonton sinetron dan berbicara soal bagaimana menemukan obat COVID-19 dari hasil bertapa. Menurut dia, hal itu tidak pantas dan sangat aneh dilakukan atau diungkapkan seorang menteri. Netty berharap, penanganan Covid-19 mengedepankan prinsip kejujuran dan transparansi dalam setiap kebijakan dan langkah apapun yang diambil. Netty menegaskan, BPOM sebagai otoritas peredaran obat memberikan izin edar Ivermectin sebagai obat cacing. “Seluruh komunikasi politik, berita media massa harus mengungkapkan berbagai resep untuk sembuh, bukannya menebar kepanikan,” tambahnya. Indonesia Corruption Watch menemukan terdapat potensi rent-seeking dari produksi dan distribusi Ivermectin.

“Virus ini berperilaku adil, tidak memilih sasaran dengan mempertimbangkan status sosial. Ia dapat mengancam kehidupan orang miskin dan orang kaya, rakyat biasa maupun penguasa, orang bodoh maupun orang intelek”, tambah Asmuni. Dan menjamin setiap masyarakat dapat memenuhi haknya untuk melakukan vaksinasi. Di sisi lain, pemerintah bekerja keras antarkementerian atau lembaga untuk terus menambahkan pasokan vaksin. Dirangkum oleh _National Institutes of Health_, beberapa studi menunjukkan keterbatasan pada beberapa penelitian yang dilakukan, mulai dari ukuran sampel yang kecil dan masalah dalam desain penelitian. Oleh karena itu, bersama _European Medicine Agency_, keduanya menyatakan bahwa _saat ini tidak ada cukup bukti untuk mendukung penggunaan ivermectin dalam pengobatan Covid-19_.

Ini menjadi masalah besar juga, karena layanan kesehatan di Indonesia sangat berbeda-beda kesiapannya. Ketentuan perlindungan HKI telah memonopoli pengetahuan yang dikontrol penuh oleh industri farmasi di negara maju. Oleh karena itu, penanganan Covid-19 memiliki tantangan yang begitu besar, apalagi ketika perusahaan farmasi masih tetap menggunakan pendekatan business as usual dalam prakteknya. Kita sedang menghadapi Pandemi, maka sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang di dunia dapat mengaksesnya dan tidak boleh ada yang tertinggal.

• Vaksin vektor virus, yang menggunakan virus yang telah direkayasa genetik sehingga tidak menyebabkan penyakit, tetapi menghasilkan protein coronavirus untuk menghasilkan respons sistem imun dengan aman. • Vaksin virus yang diinaktivasi atau dilemahkan, yang menggunakan bentuk virus yang telah diinaktivasi atau dilemahkan sehingga tidak menyebabkan penyakit, tetapi masih menimbulkan respons sistem imun. WHO bekerja sama dengan para mitra di seluruh dunia untuk mempercepat setiap langkah di dalam proses ini, sambil memastikan bahwa standar-standar keamanan tertinggi dipenuhi. • Serangkaian kajian independen atas bukti efikasi dan keamanan perlu dilakukan, termasuk kajian dan persetujuan regulator di negara di mana vaksin ini diproduksi, sebelum WHO mempertimbangkan prakualifikasi untuk suatu produk vaksin. Sebagian proses ini juga melibatkan Global Advisory Committee on Vaccine Safety .