Buruknya Politik Manajemen Penanganan Wabah Jadi Salah Satu Faktor Marak Bermunculan Klaim Obat Covid

Suatu negara tidak juga harus egois dan juga bimbang dengan penerapan kebijakannya dalam penanganan covid-19, sebagai contoh kebimbangan dalam menentukan kebijakan apakah dibutuhkan lockdown atau tidak. Selain itu sudah seharusnya dalam penanganannya praktik diplomasi kesehatan dan juga kerjasama internasional suatu negara sangat diperlukan dalam menuntaskan dan memutus mata rantai penularan coronavirus. Kesembilan upaya tersebut dapat digunakan oleh kalangan psikologi, baik sebagai individu maupun organisasi, serta pemerintah untuk menimbang intervensi yang paling sesuai dalam rangka perubahan perilaku untuk kenormalan baru sebagai dampak dari wabah COVID-19. Adapun kelompok masyarakat yang belum sadar tentang pentingnya perilaku hidup sehat secara fisik dan psychological, perlu terus didorong dengan kampanye yang misalnya mengkombinasikan gain-loss framed messages, konsep dari Tversky & Kahneman. Prinsipnya, perubahan perilaku dapat terjadi apabila ada keseimbangan informasi yang diberikan terkait keuntungan kalau menjalankan perilaku hidup sehat dan kerugian kalau tidak menjalankannya. Perubahan perilaku tersebut mencakup perilaku hidup sehat, perilaku menggunakan teknologi, perilaku dalam pendidikan, perilaku menggunakan media sosial, perilaku konsumtif, perilaku kerja, dan perilaku sosial keagamaan.

Pelonggaran lockdown dan obat remdesivir dari Gilead membuat sentimen pelaku pasar membaik dan masuk kembali ke aset-aset berisiko yang memberikan imbal hasil tinggi, dampaknya emas yang menyandang standing safe haven menjadi kurang menarik, harganya pun merosot. Dengan ijin dari FDA tersebut, dokter akan diizinkan menggunakan remdesivir untuk pengobatan pasien Covid-19 di rumah sakit. Kabar tersebut tentunya membuat harapan akan segara berakhirnya pandemi Covid-19 semakin membuncah.

Namun, langkah Unair-BIN-TNI AD untuk mendapat daulat sebagai penemu obat pertama corona di dunia, tak berjalan mulus. Badan Pengawas Obat dan Makanan menilai proses uji klinis terhadap obat ini tak valid. Ada banyak kandidat vaksin untuk COVID-19 yang sedang diteliti, dan beberapa uji klinis besar dapat melaporkan hasilnya pada akhir tahun ini. Jika suatu vaksin terbukti aman dan efektif, vaksin tersebut harus disetujui oleh regulator nasional, diproduksi dengan standar yang sangat ketat, dan didistribusikan. WHO bekerja sama dengan para mitra di seluruh dunia untuk membantu mengoordinasikan langkah-langkah kunci di dalam proses ini.

Politik Obat Covid

Jangan sampai merusaknya karena jika rusak maka akan membutuhkan biaya untuk memperbaikinya. Selain itu, pembangunan yang dilakukan pemerintah semestinya dipergunakan dengan baik jangan sampai diabaikan karena pembangunan tersebut dibangun dengan menggunakan biaya yang tidak sedikit. Jadi kita sebagai warga negara yang baik semestinya membantu pemerintah supaya menjadi negara maju dengan menjadi warga negara yang tidak menjadi beban atau merugikan negara serta menjadi warga negara yang produktik sehingga dapat berguna bagi bangsa. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menjelaskan pemerintah memiliki tambahan anggaran untuk vaksin sebesar Rp 10 triliun pada 2021.

Bukan itu saja, katanya, kondisi ini diperparah dengan bahan baku obat-obatan yang ninety five persennya harus diimpor. Sementara bahan baku itu sendiri diperebutkan oleh negara lain di dunia, yang sama-sama sedang berusaha mengatasi pandemi di negaranya masing-masing. Petunjuk Teknis Prinsip Penggunaan Obat melalui Skema Perluasan Penggunaan Khusus (Expanded Access Program/EAP).

Melalui Keppres No. 18 tahun 2020 Pasal 9 dan 10 mengenai Tim Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 dan Perppu No. 1 tahun 2020, Menteri Luar Negeri berperan dalam Tim Pengembangan Vaksin COVID-19. Selain itu Perpres No. 99 tahun 2020 juga telah menyebutkan kerja sama dengan lembaga atau badan internasional seperti The Coalition for Epodemic Preparedness Innovation dan The Global Alliance for Vaccines and Immunization . Dasar hukum inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan diplomasi vaksin untuk percepatan dan kepastian pengadaan vaksin COVID-19 sesuai kebutuhan pemerintah. Fenomena tersebut kian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 digunakan sebagai alat untuk mencari keuntungan dan memperkaya diri. Presiden Joko Widodo bahkan tidak menindak tegas pejabatnya yang diduga terlibat dalam konflik kepentingan distribusi Ivermectin.