Biden Tetap Teguh Lewati ‘badai Politik’ Paska Penarikan Pasukan As Dari Afghanistan

Menurut Pasal 1 Angka Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dijelaskan bahwa Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Selama dalam tindakan Karantina Rumah Sakit, kebutuhan hidup dasar seluruh orang yang berada di rumah sakit menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah. BUMN farmasi PT Bio Farma berkerja sama dengan perusahaan asal Tiongkok, Sinovac Biotech Ltd, untuk memproduksi vaksin virus corona. Dimulai sejak 11 Agustus 2020, fase ini rencananya berlangsung selama enam bulan.

Politik Obat Covid

Artinya vaksin yang disediakan itu hanya untuk sebagian orang tapi di seluruh negara, bukan semua vaksin diberikan kepada semua orang di sebagian negara. Sehingga menjadi wajar jika skema yang didapatkan oleh Indonesia adalah sebesar 20% dari total populasi. Dampak yang terjadi selain diatas yaitu adanya diskriminasi dan juga stigma terhadap siapapun yang positif covid-19 tanpa harus melihat status sosial. Dan juga, sudah seharusnya negara untuk bersama-sama tanpa melihat status, ekonomi, sosial, dan politik untuk bisa mengedukasi masyarakat untuk tujuan tidak adanya stigma dan diskriminasi terhadap korban pandemi covid-19. Kita semua berharap pandemi covid-19 segera berakhir, dan negara bisa dengan cepat memutus mata rantai penularan coronavirus melalui kerjasama yang masif secara bilateral, regional, dan multilateral. Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat bahwa wabah COVID-19 tidak hanya memberikan dampak negatif tetapi juga mengindikasikan dampak positif terhadap perubahan perilaku.

Untuk mencapai “herd immunity” dan menurunkan angka kematian Covid-19, vaksinasi menjadi langkah yang amat penting. Majelis Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Dr.Sumarjati Arjoso, menyampaikan bahwa Vaksinasi merupakan cara yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan mencegah penularan penyakit. Namun, pemberian vaksinasi harus dilaksanakan secara hati-hati karena harus memastikan keamanannya dan efektifitasnya/bermanfaat. Indonesia saat ini sangat aktif melakukan diplomasi dan negosiasi untuk mendapat akses vaksin. Diplomasi vaksin yang dilakukan oleh Pemerintah tentu dalam rangka untuk memastikan ketersediaan kebutuhan vaksin untuk masyarakat Indonesia. Sejauh ini WHO menyarankan beberapa jenis obat yang digunakan pasien COVID-19, yang berdasarkan temuan klinis dan di bawah pengawasan dokter.

Pada intinya, masalah-masalah dalam bidang ekonomi yang dihadapi pemerintah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi kita sebagai warga negara yang baik semestinya ikut membantu dalam mengatasinya. Banyak cara yang dapat diupayakan dimulai dengan melakukan program-program serta kebijakan-kebijakan. Untuk itu, masyarakat semsetinya sudah dapat memposisikan dirinya untuk membantu supaya pembangunan yang dilakukan pemerintah tersebut berjalan dengan baik dengan cara tidak menjadi beban atau kendala bagi pemerintah. Kebijakan fiskal berhubungan erat dengan kegiatan pemerintah sebagai pelaku sektor publik. Kebijakan fiskal dalam penerimaan pemerintah dianggap sebagai suatu cara untuk mengatur mobilisasi dana domestik, dengan instrumen utamanya perpajakan.

Hal ini misalnya terlihat dari buku yang ditulis Peter Hinssen, The New Normal, yang menggambarkan dampak teknologi digital terhadap perubahan proses dan perilaku bisnis. Cendekiawan Muslim Ahmad Syafii Maarif yang hadir dalam pertemuan itu berharap agar masyarakat mau disiplin mengikuti anjuran pemerintah. “Saya berharap masyarakat Indonesia sadar bahwa pemerintah tidak jahat, maksudnya baik, negeri ini memang sedang susah, mari kita bersama mengatasi hal ini,” ajaknya.